Baca Ganja – Menyumpal kritik dengan hukum pidana, meskipun kritik itu berangkat dari data dan fakta. Seperti bangkai yang terselubung mengeluarkan aroma.
Rezim pemerintahan yang anti-kritik cenderung bersifat otoriter, membawa kapal besar yang dinamakan Indonesia berlabuh menuju republik tirani. Membuat kebijakan publik dengan sewenang-wenang, kemudian dampaknya tercatat dalam data sebagai fakta yang di sampaikan lewat kata.
Aktivis HAM, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ditetapkan sebagai tersangka dan akan dipanggil pihak kepolisian pada hari Senin, 21 Maret 2022 untuk pemeriksaan. Kasus ini berawal dari tidak terimanya Luhut Binsar Pandjaitan dikatakan terlibat bisnis tambang di Papua dalam channel Youtube Haris Azhar. Haris Azhar mengaku bahwa apa yang disampaikan dalam channel Youtube miliknya itu berdasarkan kumpulan data dan fakta autentik.
Karena enggan dikritik akhirnya mereka disumpal dengan hukum pidana. Padahal pidana diberikan sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, dan pidana artinya bagian dari kejahatan itu sendiri. Apabila hanya karena mengkritik yang di ucapkan lewat mulut secara verbal berdasarkan data dan fakta, kemudian seseorang harus dipidana, maka itulah sebenarnya tindak kejahatan nyata.
Mengkritik artinya untuk mengurai. Manusia dilengkapi dengan akal pikiran untuk mengurai dan mengolah informasi atau konsep untuk menghasilkan konsep-konsep baru. Kemampuan manusia mengurai konsep dan informasi menandakan esensi dasar manusia yang berasal dari tanah, yang mana tanah memiliki sifat mengurai.
Dalam sebuah ide republik yang menganut sistem demokrasi, kritik diperlukan sebagai ruang untuk berargumentasi dalam upaya menemukan argumen yang lebih baik dan konseptual. Namun kenyataannya saat ini kritik disumpal dengan hukum pidana, serta pengetahuan dan pemahaman konseptual tentang ide republik lebih banyak diucapkan dalam retorika nasionalisme.
Apabila rezim terus menyumpal kritik dengan hukum pidana dan masyarakat tidak saling merangkul untuk memperjuangkan hak kebebasan dasar ini dalam statusnya sebagai warga negara, maka kapal besar yang dinamakan Indonesia akan semakin jauh dengan makna demokrasi, sehingga meningkatkan eksploitasi manusia terhadap manusia yang berujung pada eksploitasi manusia terhadap alam.