Orang-orang di Persimpangan Jalan yang Tengah Mencari Keadilan

Baca Ganja – “Orang – orang di Persimpangan Jalan yang Tengah Mencari Keadilan”, sebuah catatan memperingati hari buruh dan tragedi Mei 1998 di Indonesia. Pengantar Bulan Mei bagi Republik Indonesia (RI) merupakan bulan yang dipenuhi sejarah tragedi kemanusiaan. Setidaknya ada dua peristiwa di bulan Mei dalam sejarah RI yang sangat membekas; yaitu kematian aktivis buruh wanita, Marsinah (Mei 1993), dan kerusuhan Mei 1998 di kota-kota besar yang berujung pada kekerasan–pembunuhan, penjarahan, dan permerkosaan–terhadap minoritas keturunan suku Tionghoa-Indonesia. Sampai saat ini, kedua peristiwa tragedi kemanusiaan tersebut belum menemukan titik terang atas jawaban siapa dalang, atau darimana munculnya ide untuk menjalankan aksi kekerasan tersebut. Namun, bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa dugaan kuat publik yang menjadi dalangnya adalah pemerintah yang saat itu berkuasa, rezim Orde Baru (disingkat Orba), karena cenderung bertindak dan menerapkan pendekatan militeristik terhadap masyarakat sipil yang menunjukkan wajah fasisme. Misalnya dalam peristiwa kematian Marsinah pada bulan Mei 1993 secara misterius yang diduga ada intervensi dari pihak intelijen. Banyak masyarakat saat itu yang mengganggap aktivis buruh wanita tersebut meninggal secara tak wajar, sebab banyak bekas luka dan kekerasan fisik yang ditemukan pada jasadnya. Apalagi beberapa hari sebelum Marsinah dikabarkan tewas, diketahui ia masih aktif bersama rekannya melakukan unjuk rasa untuk mendorong proses perundingan agar 12 tuntutan buruh tempat ia bekerja terpenuhi. Dan pada tragedi Mei 1998, rezim Orba kian menunjukkan wajah fasis-nya secara terang-terangan dengan menembakkan peluru timah panas yang menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti dan menyebabkan puluhan demonstran lain terluka. Tragedi berdarah di Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 ini memicu kerusuhan dan gelombang revolusi nasional yang lebih besar, dan pada akhirnya berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto yang juga menandakan berakhirnya pemerintahan rezim Orba. Keresahan yang mengendap di tengah masyarakat berujung menjadi letupan peristiwa Mei 1998, bukan hanya meluapkan semangat perubahan melengserkan pemerintahan fasis. Tapi juga rasa frustrasi akibat harga kebutuhan pokok dan BBM yang melonjak pesat. Tindakan-tindakan revolusi yang didasari oleh emosi akhirnya mengorbankan darah orang-orang yang tidak berdosa. Orang – orang di Persimpangan Jalan Jika kita lihat kembali sejarah perjalanan Republik Indonesia, banyak ditemukan gejolak sosial yang mengatasnamakan kemerdekaan manusia tapi tindakannya justru berlawanan dengan nilai kemanusiaan. Bahkan fenomena ini dapat ditemukan sejak awal berdirinya Republik Indonesia yang dimanfaatkan oleh orang atau kelompok yang memiliki kepentingan politik dengan cara memanipulasi emosi bangsa Indonesia, dan menumbuhkan rasa benci kepada suku/agama lain. Sehingga cita-cita revolusi menuju bangsa yang menjunjung nilai kesetaraan dan kemanusiaan–sesuai dengan isi Pancasila–tidak pernah terwujud. Dalam bukunya berjudul ‘Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan’ yang menceritakan pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun tahun 1948, Soe Hok Gie, seorang aktivis keturunan Tionghoa-Indonesia berpendapat.. “bahwa politik di Indonesia tidak rasional, tetapi emosional (menurut sistem nilai-nilai politik di negara Barat). Partai-partai di Indonesia, dari Masjumi (yang kanan) sampai PKI (yang kiri), pada dasarnya anti-imperialis dan antikapitalis. Akan tetapi, persatuan dan pengelompokannya berdasarkan loyalitas pribadi, pro-kontra, serta sahabat dan keluarga.” Dari kutipan paragraf ini, dapat kita bayangkan bahwa sejak dulu politik Republik Indonesia tidak didahului perhitungan-perhitungan rasional, melainkan emosional. Menyebabkan esensi dari nilai keadilan dan kerakyatan tidak dapat terwujud karena adanya dendam politik berdasarkan sentimen. Bahkan Soe Hok Gie meyakini, hal ini juga yang mendasari perpecahan dan melanda pemerintahan “Sayap Kiri” hingga akhirnya komunisme menghancurkan rencana-rencana mereka sendiri. Seperti yang ditulis Gie dalam bukunya saat ia menceritakan.. “pimpinan ‘Sayap Kiri’ merasakan kekecewaan melihat arah politik yang tidak sesuai dengan teori-teori diatas kertas dan meja diskusi dengan pihak Belanda. Mereka merasa ditipu mentah-mentah. Reaksi mereka merupakan reaksi seorang amatir yang ngambek dan kacau balau”. Gie juga melanjutkan bahwasannya saat politik menjadi lebih condong ke pemerintahan ‘Sayap Kanan’, “ternyata tidak lebih revolusioner daripada kaum (komunis) yang mereka cerca di muka umum”. Slogan mereka yang revolusioner dengan menolak perundingan Linggarjati (yang menuduh Sutan Sjahrir bekerjasama dengan pihak Belanda) dan menuntut kedaulatan negara seratus persen, akhirnya berubah menjadi “nasi sudah menjadi bubur”, dan “take the best of it“. Sehingga terlihat jelas bagaimana tokoh politik mempermainkan emosi banyak orang. Mencari Keadilan Dari buku “Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan”, penulis sadar bahwa bangsa Indonesia sudah terhanyut dalam politik emosional yang mengakibatkan banyak terjadi peristiwa revolusi sosial berdarah. Mulai dari tragedi berdarah Revolusi Sosial Sumatra Timur pada tahun 1946, Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, Pemberontakan PRRI / Semesta tahun 1958, Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal sebagai G30S/PKI pada tahun 1966, dan peristiwa pada bulan Mei tahun 1998; yang membawa perubahan politik dengan melengserkan rezim Orba sekaligus menimbulkan kekerasan sosial di tengah masyarakat. Penderitaan rakyat yang tak berdosa akibat gejolak revolusi sosial yang berdasarkan emosi belaka, akhirnya menjadi endapan perasaan yang kemungkinan besar akan menjadi sebuah perasaan benci ataupun ketakutan yang menyelimuti bangsa dan menjangkiti politik Republik Indonesia. Roda politik semacam inilah yang akan terus berputar di republik, bahkan dipelihara oleh rezim fasis untuk mengadu domba masyarakat sehingga perjuangan tentang nilai keadilan sosial dan kemanusiaan sebenarnya menjadi kabur. Buktinya, kendati rezim Orba yang fasis telah beralih ke era Reformasi (ditandai dengan peristiwa Mei 1998), namun kebijakan yang diterapkan rezim pemerintah Jokowi saat ini masih berbentuk penindasan terhadap masyarakat. Seperti dalam kebijakan UU Omnibus Law yang disahkan DPR tahun 2020, dimana kebijakannya tidak berpihak pada kesejahteraan sosial masyarakat dan cenderung menguntungkan korporat kapitalis. Misalnya kebijakan yang merugikan buruh karena upah yang semakin rendah, dan beban kerja bertambah dengan penambahan jam lembur. Selain buruh, yang dirugikan dari berlakunya Omnibus Law adalah masyarakat desa yang berprofesi sebagai nelayan dan petani. Karena korporasi dapat dengan mudah merusak lingkungan demi keuntungan tanpa memperhatikan lingkungan yang berdampak pada mata pencaharian dan kesehatan masyarakat lokal setempat. Kebijakan ini lebih mirip seperti kebijakan yang dibuat oleh korporat daripada sebuah negara yang fungsinya mendistribusikan keadilan. Kebijakan yang memeras rakyat ini tentu akan menimbulkan rasa frustrasi di kemudian hari. Banyak rakyat Indonesia yang bimbang dan bingung di persimpangan jalan republik, mencari nilai keadilan menurut penderitaan-penderitaan yang dialami atau dipikirkan diri mereka masing-masing. Di simpang jalan republik inilah, imajinasi tentang harapan (republic of hope) dan kegelisahan (republic of fear) bercampur-aduk. Ditambah lagi situasi global yang sedang dalam ancaman perang dunia, tentu hal ini mempengaruhi keadaan bangsa Republik Indonesia. Apalagi mengingat mudahnya mempermainkan emosi … Baca Selengkapnya

Konflik Israel-Palestina: Hegemoni yang Melegitimasi Okupasi dan Diskriminasi Ganja

Baca Ganja – Konflik Israel-Palestina bukan hanya karena dominasi tetapi juga hegemoni yang melegitimasi okupasi dan diskriminasi ganja bagi warga Palestina. Serangan HAMAS — organisasi militer dan partai politik terbesar Palestina di jalur Gaza — pada tanggal 7 Oktober 2023 terhadap Israel bukanlah konflik yang terjadi pertama kali. Konflik ini merupakan lanjutan dari persengketaan wilayah di antara kedua negara tersebut sejak negara Israel berdiri tahun 1948, dimana saat itu kemerdekaan Israel diikuti dengan agresi senjata terhadap rakyat Palestina sehingga mereka terpaksa mengungsi ke negara Arab lainnya. Jika merunut kembali dalam sejarah, konflik dimulai sejak awal berdirinya Israel sebagai negara. Bukan dimulai karena konflik antara penganut agama ataupun saling mengurusi ajaran agama lainnya, tetapi karena ada hegemoni yang akhirnya membuat kelompok Yahudi (Jewish) saat itu mengangkat senjata mengusir rakyat Palestina. Hegemoni tersebut bukan hanya menciptakan konflik hingga saat ini, tetapi juga menciptakan diskriminasi ganja bagi warga Palestina yang mendapatkan perlakuan hukum berbeda dengan warga Israel di wilayah yang sama. Segala bentuk tindak kekerasan ataupun diskriminasi, baik anti-semit atau anti-palestina, tentu tidak sesuai dengan nilai perdamaian dan kemanusiaan yang identik dalam marwah ganja, namun uraian ini bukan bermaksud untuk menilai baik-buruknya tindakan kekerasan diantara kedua belah pihak. Tetapi untuk memberi pandangan yang lebih luas melampaui apa yang tampak di permukaan, sehingga kita dapat menemukan kenyataan atau kondisi riil yang terjadi di wilayah konflik tersebut. Hegemoni Zionis Dibalik Konflik Israel-Palestina Setiap negara yang berdiri, atau mengakui dirinya sebagai bangsa yang merdeka, tentu membawa nilai-nilai dasar sebagai pedoman ataupun jati dirinya sebagai suatu bangsa. Jika bangsa Indonesia memiliki pedoman untuk turut membawa nilai perdamaian dunia yang ditulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Israel juga memiliki nilai yang menjadi bagian integral — menyatu antara negara dan ideologi — yang disebut Zionisme. Sebelum berdirinya negara Israel di tahun 1948, wilayah yang dikuasainya saat ini merupakan wilayah Palestina dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan minoritas beragama Kristen dan Yahudi (Jewish). Kehidupan beragama antar masyarakat saat itu penuh dengan rasa saling menghargai dan damai antara ketiga agama tersebut, hingga akhirnya semua berubah saat bangsa Yahudi terpapar dengan paham ideologi Zionisme sebagai gerakan politik yang digagas pertama kali pada tahun 1897 oleh Theodor Herzl. Ideologi Zionis jugalah yang menjadi cikal-bakal terbentuknya negara integralistik, yaitu Israel, sebuah negara berdasarkan ras atau bangsa Yahudi (Jewish). Okupasi Israel terhadap Palestina yang berlangsung sejak dari berdirinya Israel jelas menunjukkan bahwa para pemimpin Zionis awal dengan sadar menganjurkan konsep identitas rasial yang memicu konflik etno-nasionalisme sebagai upaya melawan tuduhan — juga sebagai alasan — mengkoloni pemukiman Palestina yang terjadi hingga kini. Hegemoni Zionis yang telah menjadi bagian integral negara Israel dan dominasinya, seolah menjadi legitimasi atau pembenaran atas okupasinya terhadap wilayah Palestina. Seperti dalam teori hegemoni Gramsci, untuk mempertahankan suatu hegemoni yang mempengaruhi kesepakatan bersama memerlukan peran intelektual untuk menginfus ide moralitasnya agar menambah dukungan dari yang sebelumnya menolak ataupun bersikap netral. Walaupun saat ini beberapa pemeluk Yahudi (Jewish) sendiri ada yang menolak dianggap sebagai Zionis, namun peran para intelektual tradisional Zionis awal banyak mempengaruhi pemeluk Jewish di awal-awal berdirinya Israel. Selain hemegoni Zionis, ada juga hegemoni politik barat yang menjadi pintu masuk Zionis melegitimasi kependudukan wilayah dan menyebabkan konflik Israel-Palestina hari ini. Hegemoni Politik Dunia Melegitimasi Okupasi Israel atas Palestina Ideologi Zionisme yang digagas pertama kali oleh Herzl di tahun 1897, merupakan ide yang ditulis dalam proposalnya berbahasa Jerman berjudul Der Judenstaat (Negara Yahudi) yang niatnya untuk diajukan kepada keluarga kapitalis raksasa keturunan Yahudi-Inggris, Rotschild, agar mendukung terealisasikannya negara Zionis. Realisasi ini baru terwujud dua puluh tahun kemudian, di tahun 1917 saat Inggis dan sekutunya memenangkan Perang Dunia I dan berhak berkuasa atas wilayah Palestina. Saat itu pemerintah Inggris, dalam Deklarasi Balfour mengumumkan dukungan bagi pembentukan sebuah “kediaman nasional bagi bangsa Yahudi” di Palestina. Pada tahun 1922 melalui Liga Bangsa-Bangsa (cikal bakal PBB), Inggris kemudian diberi mandat penuh untuk menguasai Palestina hingga tahun 1948. Migrasi keturunan bangsa Yahudi-Eropa ke Palestina pun semakin bertambah dan semakin masif jumlahnya saat terjadi genosida atau pembantaian massal bangsa Yahudi yang dilakukan Nazi di Jerman, dibawah rezim diktator Hitler dari tahun 1941 sampai 1945. Peristiwa genosida atau dikenal sebagai holocaust itu kemudian banyak menarik simpati politikus Arab dan masyarakat Palestina sehingga dengan rasa keterbukaan menerima pendatang keturunan Yahudi yang berasal dari negara Eropa. Rasa keterbukaan warga Palestina terhadap pendatang Yahudi dari Eropa kemudian menjadi malapetaka — peristiwa Nakba — yang terjadi sehari setelah Inggris meninggalkan wilayah Palestina untuk mengakhiri mandat kuasa yang diberikan Liga Bangsa-Bangsa. Masyarakat Yahudi (Jewish) saat itu yang dipengaruhi paham Zionisme mendeklarasikan negara Israel sebelum Inggris meninggalkan Palestina pada tanggal 14 Mei 1948, dan setelah sehari Inggris angkat kaki dari Palestina (15 Mei) kemudian militer Israel angkat senjata dan melakukan agresi militer mengusir warga Palestina ke negara Arab lainnya. Hegemoni politik dunia hingga saat ini terhadap Palestina menjadi faktor utama lemahnya legitimasi atau pengakuan Palestina sebagai negara di dunia internasional. Palestina yang diakui PBB sebagai negara non-anggota (non-member observer state), hanya dapat mengamati dan tidak berhak mengambil keputusan, termasuk dalam konflik saat ini. Hegemoni ini juga mempengaruhi sikap negara Arab lainnya, seperti Arab Saudi, yang cenderung bersikap netral dalam konflik Israel-Palestina. Diskriminasi Ganja bagi Warga Palestina Dominasi dan hegemoni Zionis yang telah ditanam sejak awal berdirinya negara Israel, akhirnya juga mempengaruhi sistem hukum bagi warga Israel dan Palestina; termasuk hukum legalitas ganja. Di Israel penggunaan dan kepemilikan ganja dilegalkan dalam jumlah terbatas, namun tidak untuk warga yang beridentitas negara Palestina di wilayah Tepi Barat (West Bank) ataupun Gaza. Dilansir dari laman The Intercept, warga beridentitas negara Israel yang berada di wilayah Tepi Barat Palestina akan mendapat perlakuan hukum terkait ganja sesuai dengan aturan hukum di negaranya; sedangkan warga beridentitas negara Palestina di wilayah manapun ia berada, baik wilayah Israel atau Palestina, tetap akan mendapatkan hukuman yang berat. Undang-undang anti-narkoba yang diberlakukan Otoritas Palestina terhadap warganya diambil dari hukum militer Israel. Misalnya dalam kasus kepemilikan ganja dalam jumlah sedikit, sering kali penduduk yang beridentitaskan negara Palestina mendapatkan hukuman penjara tiga hingga enam bulan, sedangkan warga yang beridentitaskan negara Israel dapat dengan aman dan bebas memiliki ganja dalam jumlah terbatas. Bukan hanya perlakuan hukum yang jauh berbeda, … Baca Selengkapnya

Hak Ganja bagi Seluruh Manusia dan Soal Legalisasi

Baca Ganja – Uraian yang berisikan jalan pikiran mengenai hak dasar setiap manusia untuk memilih ganja sebagai pengobatan bagi dirinya sendiri dan soal legalisasi saat ini. Yang dimaksud dengan hak dasarnya adalah tentang keberadaan kehendak bebas (free will) di dunia. Hak tersebut melekat dalam setiap makhluk hidup untuk memiliki kebebasan; baik kebebasan untuk hidup dan memilih (freedom), serta bebas dari penindasan yang dilakukan oleh penguasa tirani (liberty). Hak menggunakan ganja adalah bagian dari freedom, yaitu hak individu untuk memilih pengobatan ganja untuk dirinya sendiri. Sedangkan soal legalisasi ganja adalah bagian dari liberty, yaitu hak seorang pengguna ganja untuk bebas dari segala bentuk tindakan diskriminatif yang mengatasnamakan hukum sebagai otoritas tertinggi. Catatan jurnal ilmiah dan sejarah tentang ganja di dunia menunjukkan bahwa hubungannya dengan manusia memiliki tingkat hubungan yang aman dan potensial bermanfaat medis, bahkan hubungan antara ganja dan manusia telah terjalin ribuan tahun yang lalu sebelum peradaban manusia memasuki tahun Masehi. Dari salah satu nama spesies latin ilmiah tanaman ganja, dapat ditemukan bukti hubungannya yang telah terjalin lama dengan peradaban manusia, yaitu spesies Cannabis sativa; sativa merupakan bahasa latin dengan kata sifat yang artinya budidaya tanaman yang memiliki manfaat kesehatan. Contoh lain spesies tanaman yang memiliki nama latin ilmiah sativa adalah padi (Oryza sativa), selada (Lactuca sativa), mentimun (Cucumis sativus), kunyit kering (Crocus sativus), dan bawang putih (Allium sativum). Hak Ganja bagi Seluruh Manusia Keberadaan tumbuhan ganja juga tercatat dalam beberapa teks kuno kebudayaan di nusantara, bahkan sebelum negara Indonesia terbentuk. Seperti dalam kitab kuno Tajul Muluk yang menjadi buku pengobatan tradisional masyarakat Aceh; dan dalam catatan ahli botani bernama Rumphius dalam bukunya berjudul ‘Herbarium Amboinese‘ di Maluku. Kedua catatan ini diperkirakan dibuat pada sekitar abad ke-17. Adapun juga indikasi penggunaan ganja dalam pengobatan tradisional Bali yang perlu dikaji kembali dengan mendalam. Walaupun ganja telah menjadi pengobatan tradisional dalam kebudayaan masyarakat seperti di Aceh — bahkan sebelum negara Indonesia terbentuk — yang terjadi sampai saat ini adalah pemusnahan terhadap budaya tradisional masyarakat dengan membumihanguskan ganja daripada mendukung dan memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan ganja dan berinovasi. Tindakan arogan dari pemerintah ini akhirnya membuat masyarakat lokal tidak dapat melestarikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan tradisional (local wisdom) yang telah diwariskan turun-temurun. Kasus penggunaan ganja di tahun 2017 yang sempat menjadi perhatian masyarakat banyak; yaitu usaha seorang suami bernama Fidelis yang berhasil menyembuhkan penyakit istrinya dengan pengobatan ganja, pun mendapatkan diksriminasi yang akhirnya pemerintah secara tidak langsung membunuh sang istri karena tidak lagi mendapatkan akses pengobatan ganja, dan di waktu yang sama suami harus dibui dalam penjara. Sedangkan pada tahun yang sama di akhir tahun, pemerintah Thailand mencanangkan legalisasi ganja berdasarkan paradigma budaya pengobatan tradisional masyarakat; dimana saat ini masyarakat bebas menggunakan, memiliki, dan membudidayakan tanaman ganja — namun saat ini setelah artikel diterbitkan telah ada rencana larangan penggunaan ganja rekreasional dari Perdana Menteri Thailand yang baru. Baca juga artikel lainnya: – Ganja sebagai Alternatif Pengobatan Benzodiazepin – Kontroversi dalam istilah Penyalahgunaan Ganja Hak Menggunakan Ganja adalah Hak Asasi Jika melihat kembali jejak awal sejarah kehidupan peradaban manusia di seluruh bumi, awal mulanya pada zaman purba manusia mengenali cara berburu, bercocok tanam, tradisi ritual, dan barulah pada akhirnya mengenali gagasan atau ide; baik tentang keagamaan dan kesatuan kemanusiaan dalam kehidupan berwarganegara. Peradaban manusia telah menggunakan dan membudidayakan tanaman ganja sejak mereka mengenal cara bercocok tanam sekitar sepuluh ribuan tahun yang lalu (zaman Neolitikum). Keberadaan ganja juga digunakan dalam ritual budaya keagaamaan kuno; seperti dalam tradisi Hindu, dan tradisi ritual Yahudi kuno yang sedikit banyak sumber ajarannya mempengaruhi lahirnya awal agama Kristen dan Islam. Jejak ini membuktikan bahwa manusia telah menggunakan ganja sebelum hadirnya dan terbentuknya bermacam-macam negara seperti saat ini, dan juga membuktikan bahwasannya menggunakan ganja adalah hak dasar kodrati (asasi) manusia untuk memilih dan membudiyakan ganja untuk digunakan sebagai pengobatan ataupun konsumsi bagi dirinya sendiri. Hak dasar kodrati ini juga disebut sebagai hak alamiah (natural rights) seperti dalam gagasan seorang filsuf asal Inggris — yang juga penggagas awal filsafat empiris — bernama John Locke, dengan prinsip bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup, bebas, dan properti; termasuk juga hak untuk bebas memilih dan membudidayakan ganja sebagai pengobatan bagi dirinya sendiri. Soal Legalisasi Ganja Setiap negara memiliki kebijakan hukumnya masing-masing yang dihasilkan lewat proses politik, dan sejarah awal legalisasi ganja di dunia justru pertama kali dimulai dari kebijakan larangan ganja pada tahun 1925 dalam Konvensi Opium Internasional kedua; dimana ganja diklasifikasi sama dengan opium (candu) dan produk turunannya — padahal tanaman ganja dan candu berbeda. Negara yang mendukung perjanjian ini adalah Italia, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan; sedangkan India dan negara lain yang memiliki sejarah kebudayaan dan tradisi dengan ganja, menolak. Amerika yang saat itu sebagai negara adidaya, juga menciptakan propaganda anti-ganja terhadap masyarakatnya sendiri dengan mengkambinghitamkan dan mendiskriminasi sekelompok suku/etnis tertentu. Sedangkan saat itu, dunia tengah memasuki suasana Perang Dunia ke-2 hingga di tahun 1960-an lahirlah kebudayaan baru yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan antar warganegara dunia; yang melahirkan tokoh pejuang hak sipil Marthin Luther King Jr., musisi John Lennon dengan lagunya ‘Imagine‘; hingga gerakan anak muda saat itu yang disebut hippies. Gerakan perjuangan legalisasi ganja saat itu melebur dengan perjuangan hak-hak asasi dan isu sosial lainnya, dimana pasca berakhirnya Perang Dunia ke-II, situasi global menjadi krisis akibat dari perang dan industrialisasi yang menimbulkan penindasan dan kerusakan; baik terhadap manusia dan lingkungan. Akhirnya gerakan legalisasi ganja melebur dengan gerakan masyarakat bawah atau akar rumput (grassroot) yang membawa nilai kemanusiaan dan lingkungan. Legalisasi lewat Kacamata Politik di Indonesia Kebijakan hukum di suatu negara merupakan hasil dari produk politik yang dalam prosesnya melibatkan peran seluruh warganegara-nya, dan karenanya politik yang sehat menghasilkan kebijakan hukum yang sehat; juga sebaliknya, politik yang penuh dengan transaksional menghasilkan hukum yang bertumpu pada nominal. Politik di Indonesia tidak berfungsi sebagai pendidikan kewarganegaraan, melainkan tempat bertransaksi kepentingan. Sehingga kualitas menjadi kuantitas, nilai dan mutu akhirnya pergi kepada hanya sekadar jumlah. Bukti nyata ini dapat dilihat dari syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold), dimana hanya partai yang memiliki minimal perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR yang bisa mencalonkan presiden. Akibat dari ambang batas pencalonan presiden 20% ini, maka … Baca Selengkapnya

Pengguna Ganja Bukan Pemadat / Pecandu (Menjawab Stigma Tolol)

Baca Ganja – Menjawab stigma negatif di tengah masyarakat terkait stereotip pengguna ganja yang disamakan dengan pemadat atau pecandu, berdasarkan argumentasi akademis dan ilmiah. Stereotip masyarakat Indonesia tentang pengguna ganja saat ini dianggap sama dengan pemadat atau pengguna candu. Walaupun keduanya merupakan kelas golongan narkotika yang sama, tetapi secara ilmiah keduanya berasal dari genus tanaman yang berbeda; tanaman ganja (Cannabis) dan opium (Papaver somniferum). Kedua tumbuhan ini juga mengandung dua senyawa berbeda; ganja menghasilkan senyawa cannabinoid dan opium menghasilkan senyawa opioid. Pembuka Walaupun secara ilmiah kedua tumbuhan ini berbeda dan tentu senyawa yang masuk ke tubuh saat dikonsumsi juga jelas berbeda, tetapi banyak masyarakat Indonesia yang tidak paham membedakan antara ganja dan madat. Bahkan kesesatan bernalar itu ada di dalam dunia jurnalistik yang enggan atau malas mengoreksi kembali apa itu ganja dan madat. Hingga akhirnya dengan pemikiran pragmatis menyamaratakan pengguna ganja dengan pemadat hanya karena keduanya termasuk kelas golongan narkotika yang sama. Jika stereotip pengguna ganja di tengah masyarakat terus disamakan dengan pemadat atau pecandu, maka ini berpotensi menghambat legalisasi ganja. Apabila melihat tingkat kecerdasan atau IQ rata-rata orang Indonesia yang berada di angka 78.49 dan menghubungkannya dengan kebijakan ganja yang diskriminatif (padahal secara ilmiah memiliki potensi medis); ini seperti membayangkan manusia setengah purba yang takut dan bingung terhadap keberadaan suatu tanaman ajaib karena takut tanaman itu justru akan berbalik menjadi racun akibat ketidakmampuan otaknya mengolah dan menggunakan sejenis tumbuhan. Agar menghindari bayangan manusia setengah purba yang takut akan jenis tumbuhan, dan sebagai bangsa yang hari ini telah merdeka selama 78 tahun, sudah seharusnya kita juga memerdekakan diri dari belenggu kebodohan sebagai manusia yang diberi nalar agar tidak takut dan bingung menggunakan dan mengolah ganja sebagai tanaman dengan potensi sebaik-baiknya. Namun seringkali justru ketololan itu muncul dari propaganda yang menyamakan pengguna ganja dengan pemadat dengan alasan memerangi narkotika. Untuk menjawab stigma-stigma tolol tersebut agar publik tidak terkecoh dengan kesalahan persepsi, maka artikel ini akan mengurai secara akademis mengapa pengguna ganja bukanlah pemadat secara harafiah. Sejarah Madat atau Candu di Indonesia Dalam Bahasa Indonesia, kata ‘candu’ telah menjadi makna kiasan yang mengarah pada sesuatu hal yang bersifat adiktif dengan konsekuensi negatif; misalnya kecanduan kopi, kecanduan rokok, kecanduan TikTok, kecanduan alkohol, atau kecanduan ganja. Makna candu telah bergeser yang semula merupakan sebuah kata benda untuk tanaman candu atau opium, menjadi sebuah kata kiasan yang artinya mirip dengan ‘ketagihan’. Dalam ilmu bahasa atau linguistik seperti dalam etimologi, kita dapat menelaah asal-usul dari suatu kata; termasuk juga dalam kata ‘candu’. Alasan mengapa masyarakat Indonesia menyebutkan sesuatu hal yang bersifat adiktif dan berkonsekuensi negatif dengan arti ‘kecanduan’, karena dalam sejarah Indonesia candu bukan lagi sebuah barang baru. Dalam bukunya berjudul Opium to Java, James R. Rush pengarang asal Belanda berpendapat bahwasannya bahkan sebelum masa VOC (1619), candu atau opium telah menjadi komoditas yang diperdagangkan di Pulau Jawa; terutama di pelabuhan Sunda Kelapa. Dan pada masa kolonialisasi VOC, peredaran madat atau candu semakin masif dimana pihak Belanda sampai menyediakan lokalisasi para pemadat hingga membangun pabrik madat. Peredaran candu baru benar-benar dibatasi sejak era pendudukan Jepang (1942). Tidak terlalu sulit membayangkan kondisi sosial masyarakat saat itu ketika candu dan madat beredar luas jika menghubungkan dengan krisis opioid yang terjadi saat ini di negara bagian AS, Philadelphia, dimana terdapat kota dengan sebutan ‘kota zombie‘ karena mayoritas penduduk kotanya merupakan pengguna opioid; jenis produk turunan opium atau candu. Candu yang ratusan tahun sudah diperdagangkan di Indonesia pun akhirnya berdampak negatif terhadap kondisi sosial masyarakat hingga akhirnya makna ‘candu’ berubah menjadi kiasan untuk sebuah kegemaran dengan konsekuensi negatif. Dari uraian lewat ilmu linguistik atau bahasa, akhirnya kita dapat memahami mengapa makna candu mengalami perubahan makna yang lebih luas; yang semula merupakan kata benda untuk jenis turunan opium menjadi kata kiasan untuk mendefinisikan segala hal yang adiktif dan negatif. Pengguna Ganja Bukan Pemadat / Pecandu Sampai tibalah kekeliruan atau kesesatan diksi itu muncul; yang menganggap ganja dan opium merupakan jenis tumbuhan yang sama sehingga menyebutkan pengguna ganja sebagai pemadat. Kesesatan diksi ini terjadi karena menganggap ganja dan opium adalah jenis golongan narkotika yang sama. Di bagian awal pembuka uraian ini, telah dijelaskan bahwa ganja dan opium (penghasil candu) berasal dari genus berbeda dan juga menghasilkan senyawa berbeda; cannabinoid dan opioid. Cannabinoid dan opioid yang masuk ke tubuh memiliki jalur komunikasi dan reseptor yang berbeda, sehingga efek yang dihasilkan pun berbeda; baik efek positif atau efek samping. Fakta perbedaan antara efek penggunaan ganja dan jenis candu dapat dilihat dari data kematian (overdosis) diantara kedua pengguna tersebut; dimana data menunjukkan tingkat kematian yang sangat tinggi akibat overdosis opioid, sedangkan belum ditemukan satupun kasus kematian overdosis akibat murni menggunakan ganja. Mengapa opioid begitu mematikan bagi penggunanya karena secara ilmiah senyawa opioid berinteraksi dan bekerja pada reseptor opioid yang banyak terdapat di bagian batang otak (brain stem) yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang dan mengatur fungsi otomatis seperti pernapasan, detak jantung, dan tekanan darah sehingga berpotensi mengganggu fungsi vital untuk hidup. Sedangkan senyawa ganja (cannabinoid) berinteraksi dengan reseptor endocannabinoid yang sedikit terdapat di bagian batang otak dan banyak terdapat di bagian otak besar dan jaringan-jaringan tisu di seluruh bagian tubuh. Ganja dan Candu: Pro-sosial dan Anti-sosial Stereotip pengguna ganja yang disamakan dengan pemadat juga dapat dibantah dengan hasil riset dari para peneliti University of Mexico, yang dipublikasi dalam jurnal Scientific Reports pada bulan Mei 2022. Penelitian dilakukan untuk menyelidik perilaku pro-sosial diantara orang sehat dengan menguji kadar THC (senyawa cannabinoid psikoatif ganja) dalam 146 orang mahasiswa sehat antara usia 18 hingga 25 tahun, dan memberikan serangkaian tujuh pertanyaan untuk peserta. Hampir setengah peserta dinyatakan positif THC, dan untuk melakukan analisa perilaku sosial kemudian peserta dibagi menjadi dua kelompok; kelompok ‘pengguna’ dan ‘non-pengguna’. Menghubungkan kedua kelompok ini dengan tanggapan jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan, para peneliti menemukan kategori ‘pengguna ganja’ mendapat skor nilai lebih tinggi pada ‘perilaku sosial’, ‘keadilan moral’, ‘moral tidak berbahaya’, dan ‘kecerdasan empati’. Tetapi mendapat skor lebih rendah pada ‘loyalitas dalam kelompok’ daripada non-pengguna. Di antara wanita, pengguna ganja mendapat skor lebih tinggi daripada non-pengguna pada skor ‘agresi’. Namun di antara laki-laki, pengguna ganja mendapat skor lebih tinggi daripada non-pengguna dalam … Baca Selengkapnya

Filosofi Ganja: Bertemunya Alam Pikiran dan Alam Semesta

Baca Ganja – Membahas tumbuhan ganja dari sisi filosofi sebagai paradigma untuk menemukan pikiran baru dan menyesatkan di jalan yang benar. Berbicara soal filosofi dan ganja tidaklah mudah, apalagi berbicara soal filosofi ganja, karena kedua hal ini memiliki kesamaan yaitu kontroversi. Kontroversi ganja muncul dalam berbagai narasi; misalnya antara pengunaan medis dan rekreasi, atau perdebatan itu muncul dari cara penggunaan ganja itu sendiri (penggunaan yang benar dan salah). Namun soal tersebut sudah diuraikan dalam artikel berjudul ‘Penyalahgunaan dan Pembenargunaan Ganja: Depersonalisasi dan Meditasi‘ dengan cukup jelas sehingga tidak perlu lagi tambahan penjelasan panjang-lebar mengenai hal itu dalam uraian ini. Selain dari dunia sains, kontroversi juga datang dari dunia sejarah dimana indikasi penggunaan ganja dalam dunia keagamaan awal mula masih menjadi perdebatan para ilmuwan agama dan sejarah hingga saat ini. Sedangkan dalam soal filosofi, justru kontroversi itu ditemukan dalam filosofi itu sendiri dalam bentuk spekulasi atau dugaan, dan untuk menjawab spekulasi tersebut memerlukan filosofi itu sendiri. Bertrand Russell dalam bukunya berjudul ‘A History of Western Philosophy‘ mengatakan bahwa filosofi adalah sesuatu yang dihimpit atau diserang dari dua sisi, antara teologi dan sains: maka dari itu filosofi memiliki sifat teologi yang menganggap pengetahuan yang pasti adalah ketidakpastian; namun sama seperti sains, filosofi lebih menarik bagi akal manusia karena ia tidak terikat dengan otoritas seperti tradisi atau pengwahyuan (revelation). Karena teologi mengganggap pengetahuan yang pasti adalah ketidakpastian maka pengetahuan itu ditumpukan terhadap sains (seperti pada Masa Pencerahan Eropa), dan semua dogma yang melampaui pengetahuan yang pasti adalah milik teologi. Uraian diatas adalah penjelasan singkat tentang filosofi dan ganja yang tampak rumit untuk dipahami. Tujuannya sebagai dasar pemahaman untuk menerangkan lebih jauh tentang filosofi, ganja, dan nilai filosofis ganja untuk mendapatkan pengetahuan atau paradigma baru dalam memaknai ganja atau filosofi itu sendiri, sebagai alat metode berpikir menghasilkan konsep baru. Filosofi Ganja Jika berbicara filosofi yang identik dengan ganja pada umumnya yang dikenal orang adalah Rastafari, dipopulerkan oleh musisi reggae dunia, Bob Marley, lewat lagu dan kata-katanya. Namun dalam uraian ini, filosofi akan dijelaskan secara lebih luas agar pembaca dapat menerima dengan baik pemahaman ini. Seperti yang sudah diterangkan diawal, filosofi adalah produk dari teologi dan sains yang artinya juga, filosofi adalah bagian kecil dari seluruh nilai teologi keagamaan di dunia. Jadi, maksud dari berfilosofi atau berfilsafat bukanlah untuk melampaui pengetahuan yang tak terbatas milik teologi, melainkan ia mengetahui bahwa dirinya tidak mengetahui apapun (terbatas) di dunia ini, dan hanya ketidakpastian adalah salah satunya pengetahuan yang pasti sehingga manusia menggunakan akal untuk melakukan penyelidikan ilmiahnya, dan pengetahuan yang melampaui hal yang pasti ditempatkan pada pengharapan dalam nilai teologi. Uraian diatas adalah penjelasan maksud dari filosofi secara objektif. Secara subjektif, makna filosofi dapat diartikan secara berbeda dari satu filsuf dengan filsuf lainnya, atau pemikiran filsafat yang satu berbeda dengan yang lainnya. Dalam sejarah filsafat Dunia Barat, yang membedakan pemikiran-pemikiran para filsuf secara luas berhubungan dengan proporsi dimana kedua faktor ini (teologi dan sains) mempengaruhi konsep mereka, tetapi memang demikianlah kehadiran keduanya tersebut dalam beberapa hal yang menjadi ciri atau karakter filsafat. Filosofi sebagai Sumber Pengetahuan Pikiran Salah satu contoh filsafat yang memiliki perbedaan proporsi dalam aspek teologis dan sains adalah antara paham filsafat rasionalisme Rene Descartes dan filsafat empirisme John Locke; rasionalisme meyakini letak sumber pengetahuan manusia berasal dari akal pikiran yang tidak terlepas dari aspek teologis, sedangkan empirisme meyakini letak sumber pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi manusia yang tidak terlepas dari pembuktian ilmiah. Rene Descartes yang populer dengan kalimatnya, cogito ergo sum (i think therefore i am) yang artinya ‘aku berpikir maka aku ada’, mengatakan bahwa sumber pengetahuan manusia berasal dari akal. Ia berpendapat bahwa akal sehat atau pikiran (good sense) adalah segala hal di dunia ini yang dibagikan paling merata atau adil, karena bagi setiap manusia berpikir mereka dikarunia dengan akal yang berlimpah, dan ini juga berlaku untuk seseorang yang merasa cukup dengan akal yang dimilikinya sehingga ukuran kecukupan ini akan menjadi bukti pendukung untuk membentuk penilaian yang baik agar dapat memisahkan yang benar dan salah. Karena sebab itu pula, ini akan menunjukkan bahwa keberagaman pendapat antara satu dengan yang lainnya bukanlah berasal dari seseorang yang lebih rasional dari yang lainnya, tetapi hanya semata-mata sebuah fakta bahwa pikiran manusia melalui ruang pikiran atau tunel yang berbeda-beda dan objek yang sama tidak dipertimbangkan oleh semua orang. Sedangkan John Locke yang populer dengan konsep tabula rasa, berpendapat bahwa awal mula manusia dilahirkan seperti kertas putih. Maka dari itu segala pengetahuan manusia hanya berasal dari pengalaman indrawi dan tidak ada ide bawaan yang terdapat dalam manusia saat mereka dilahirkan. Penerapan paham empiris dalam praktek ilmu pengetahuan berperan penting sebagai metode untuk menemukan validasi pengetahuan baru, contohnya seperti Carl Sagan, ilmuwan yang menggunakan ganja dan menuliskan riset akan pengalamannya dalam jurnal ilmiah. Membentuk Penilaian Berdasarkan Pengetahuan Pikiran Perbedaan paham rasionalis dan empiris kemudian dikombinasikan oleh Immanuel Kant sebagai ide baru bagaimana manusia mendapatkan sumber pengetahuannya. Kant menggabungkan pengetahuan rasional dan empiris pada teori penilaian analisis dan penilaian sintesis. Ia menjelaskan penilaian (judgment) terbagi menjadu dua hal, sama seperti sebuah pengetahuan terbagi menjadi a priori (pengetahuan rasional tanpa membutuhkan pengalaman) dan aposteriori (pengetahuan empiris yang membutuhkan pengalaman). Penilaian analitik (analytical judgment) adalah penilaian yang predikatnya (pernyataannya) sepenuhnya terkandung dalam subjek sebuah konsep dan merupakan pengetahuan a priori (rasional). Contoh penilaian analitik adalah seperti kita mengatakan ‘segitiga memiliki tiga sisi’, dimana predikatnya (yaitu ‘segitiga’) sepenuhnya terkandung dalam subjek sebuah konsep (yaitu ‘tiga sisi’); atau contoh lainnya seperti ‘ganja adalah tumbuhan’, dimana predikatnya (yaitu ‘ganja’) memliki seluruh kandungan dalam subjek sebuah konsep (yaitu ‘tumbuhan’). Penilaian sintesis (synthetic judgment) adalah penilaian yang predikatnya (pernyatannya) tidak sepenuhnya terkandung dalam subjek sebuah konsep. Contoh penilaian sintesis adalah seperti kita mengatakan ‘gula berwarna putih’, dimana kalimat ini (predikatnya yaitu ‘gula’) setengah benar karena mengandung fakta bahwasannya gula berwarna putih, dan sebagian lagi salah karena gula memiliki warna lain; seperti gula merah. Adapun contoh lainnya seperti ‘ganja adalah narkotika berbahaya’, dimana kalimat ini tidak sepenuhnya benar karena predikatnya (‘ganja’) bukanlah sepenuhnya sebuah konsep (‘narkotika berbahaya’); justru sebaliknya riset ilmiah dunia menunjukkan ganja memiliki manfaat medis. Fungsi filosofi adalah menguji kembali kebenaran yang kita yakini melalui … Baca Selengkapnya

Pembusukan Legalisasi Ganja di Indonesia

Baca Ganja – Seperti ikan busuk yang dimulai dari kepala, seperti itulah pembusukan legalisasi ganja yang terjadi di Indonesia. Awal tahun 2023 ini banyak kejutan yang terjadi; mulai dari dunia politik dimana Anies Baswedan sah akan maju Pilpres, hingga dari dunia legalisasi ganja dimana Ibu Musa mempertanyakan kejelasan kepada Lingkar Ganja Nusantara (LGN) tentang rencana pengobatan ganja medis untuk Pika, anak dari Ibu Santi yang melakukan aksi demo bulan Juni 2022 lalu, di Jakarta Car Free Day (CFD). Lontaran pertanyaan dan pernyataan dari Ibu Musa di postingan Instagram @budhesomplak untuk Dhira ketua LGN mungkin dianggap hal biasa, namun jika dilihat lebih seksama hal ini terjadi karena pembusukan legalisasi ganja di Indonesia sedang berlangsung. Ini juga disebabkan karena ‘nyala api perjuangan’ hanyalah omong kosong; ‘kalian bersabar kami berjuang’. Namun karena omong kosong LGN itu juga bacaganja diwujudkan sebagai artikel literasi ilmiah ganja berdasarkan kajian riset dunia, dimana setiap orang dapat mengakses tanpa perlu membeli buku Hikayat Pohon Ganja (HPG), yang hanya menerjemahkan kajian riset ilmiah dunia ke dalam teks mentahan Bahasa Indonesia tanpa adanya narasi, bahkan topik pembasahannya dianggap ‘membabi buta’. Faktor Pembusukan Legalisasi Ganja Gejala pembusukan legalisasi ganja justru sebenarnya sudah terlihat sejak Ketiga Orang Ibu tengah menggugat MK untuk mencabut ganja dari Golongan I Narkotika. Dalam artikel yang di publikasi bacaganja tanggal 18 September 2021, berjudul ‘Satu Dekade Perjuangan Ganja dan Kondisi Sosial Bangsa’, sudah terlihat sikap LGN sebagai Gerakan Legalisasi Ganja Tertua tidak mewakilkan asas kepentingan masyarakat. Sebaliknya sikap LGN justru terlihat cenderung mempromosikan kesiapan untuk bekerjasama dengan Industri Farmasi. Padahal Industri Farmasi saat ini tengah mendapatkan kritikan terutama karena pencapaian akumulasi kapital yang berlebihan di tengah pandemi. Kepentingan LGN: Dilirik Industri farmasi atau Memperjuangkan Kondisi Pika? Bacaganja tidak anti-kapital, namun sekurang-kurangnya memahami apa itu kapitai dari sudut pandang teori ekonomi Marxis; yang poinnya adalah kepentingan utama kapital itu adalah mencapai akumulasi setinggi-tingginya tanpa mempertimbangkan ekologi dan humanity (kemanusiaan) yang jelas jauh dari esensi dan pengetahuan (wisdom) dari ganja. Ketidakselarasan ini akhirnya menimbulkan ketidakpastian yang akhirnya dirasakan oleh Ibu Musa. Hal ini terlihat wajar jika langkah dan sikap Gerakan LGN yang kosong tapi nyaring akhirnya dipertanyakan oleh Ibu Musa. Jika memang LGN dari awal berniat membantu pengobatan Pika, seharusnya dari awal mengambil langkah mencari dan bekerjasama dengan Klinik Thailand yang dapat membantu memfasilitasi keadaan Pika dan teman-teman. Bacaganja juga sempat langsung menghubungi nomor Ibu Santi, orangtua dari Pika yang di dapat dari Voice of Cannabis Indonesia selang beberapa hari setelah aksi demonya. Namun saat itu jadwal Ibu Santi terlalu sibuk dan penuh sehingga komunikasi tidak dapat dilanjutkan. Tetapi bacaganja terus mencari klinik ganja medis dan akhirnya bekerjasama membuat program bersama dengan Thaikanya, Klinik Ganja Medis Thailand, namun sampai saat ini program masih tertunda karena biaya yang diperlukan cukup besar.   Jika memang LGN berniat membantu mempercepat akses pengobatan ganja untuk Pika, setidaknya ada langkah awal kecil yang ditunjukkan. Tetapi sebaliknya penundaan ini justru menimbulkan pertanyaan Ibu Musa, karena dibalik penundaan yang tersembunyi, ada pula penundaan perjanjian atau kepentingan transaksi yang belum selesai. Tidak Adanya Dasar Pengetahuan Kokoh sebagai Prinsip Gerakan Faktor pembusukan legalisasi ganja lainnya adalah tidak adanya pemahaman pengetahuan yang firm (tegas) sebagai prinsip gerakan. Bahkan kekurangan untuk menciptakan dialektika yang sangat dibutuhkan hari-hari ini untuk mengasah kemampuan berpikir sehingga mampu mengurai segala persoalan dengan baik. Narasi gerakan legalisasi berhenti sampai di ‘kami berjuang kalian bersabar’, padahal diajarkan dalam rumus fisika dasar untuk menciptakan suatu gerakan (gaya) membutuhkan gabungan massa dan percepatan (F=ma), namun sebaliknya akselerasi massa ditunda dengan kata ‘sabar’ sehingga gaya (gerakan) tidak terjadi. Pada akhirnya gerakan legalisasi ganja hanya berhenti sampai menjual buku HPG, bahkan buku tersebut harus di revisi dan di isukan mencoret nama tokoh yang sejak awal membantu penerbitan buku di cetakan jilid ke-2. Gerakan legalisasi ganja ini perlu melebur dengan gerakan sosial lainnya agar tidak terhimpit, mengendap, dan akhirnya benar-benar membusuk.

Larangan Ganja Menciptakan Diskriminasi Kelompok dan Budaya

Baca Ganja – Kebijakan larangan ganja di negara dunia menciptakan berbagai bentuk diskriminasi secara historis, baik terhadap suatu kelompok dan budaya. Tepat di bulan Agustus 2022, Indonesia genap memasuki usia 77 tahun kemerdekaan. Namun apakah kita memahami betul makna kemerdekaan sebagai bangsa yang telah merdeka 77 tahun? Atau mungkin bentuk diskriminasi masih menyelinap lewat kebijakan yang diatur oleh negara? Dalam hal kebijakan larangan ganja, bentuk diskriminasi bukan hanya terjadi pada individu, tetapi juga terhadap kelompok dan budaya. Artikel ini akan mengurai diskriminasi yang tercipta akibat larangan ganja, baik di dunia dan Indonesia. Di Amerika Serikat, awal kebijakan larangan ganja dibalut dengan propaganda dan diskriminasi terhadap masyarakat keturunan Meksiko dan Afrika. Dokumentasi sejarah mencatat Senator Texas tahun 1927 mengucapkan kalimat diskriminatif, yaitu “All Mexicans are crazy, and this stuff (ganja) is what makes them crazy”. Artinya, “semua orang Meksiko gila, dan hal ini (ganja) yang membuat mereka menjadi gila”. Sedangkan di Prancis, kebijakan larangan ganja telah mendiskriminasi kelompok minoritas berdasarkan jumlah narapidana tahanan narkoba, meskipun pemerintah tidak secara langsung memberi stigma terhadap kelompok minoritas. Larangan Ganja di Prancis dan Diskriminasi Masyarakat Minoritas Dalam beberapa tahun terakhir, Prancis semakin dekat untuk legalisasi ganja yang telah dilarang sejak tahun 1971. Sinyal untuk mengakhiri larangan ganja ditandai dengan; munculnya ‘coffeeshop CBD’ sejak tahun 2018, meningkatnya dukungan publik terhadap legalisasi ganja, dan uji klinis ganja medis yang telah berlangsung. Masyarakat Prancis tercatat dalam laporan data statistik sebagai pengguna ganja terbanyak di Uni Eropa pada tahun 2020, namun hukuman kebijakan larangan ganja banyak dijatuhkan kepada masyarakat minoritas Muslimnya. Berdasarkan sumber dari Kementerian Kehakiman Prancis (French Ministry of Justice), sekitar seperlima (1:5) orang tahanan Prancis saat ini adalah narapidana narkoba – sebanding dengan rasio jumlah narapidana narkoba di Amerika Serikat. Dan sebuah studi ilmiah tahun 2018 yang ditugaskan oleh Majelis Nasional Prancis menemukan dari 117.421 penangkapan kasus narkoba pada 2010, sebanyak 86% berkaitan dengan ganja. Studi yang sama melaporkan bahwa setiap tahun jumlah orang yang ditangkap karena ‘penggunaan sederhana’ ganja di Prancis meningkat sepuluh kali lipat antara tahun 2000 hingga 2015; dari jumlah sebanyak 14.501 menjadi 139.683. Hasil investigasi jurnalis The Guardian, Christopher de Bellaigue pada tahun 2016 mengungkapkan, bahwa sekitar 60%-70% populasi penjara Prancis dihuni oleh masyarakat minoritas Muslim-Arab. Padahal seperti yang dilansir dari Wikipedia, data CIA menunjukkan estimasi total populasi masyarakat Muslim Prancis pada tahun 2015 adalah 7%-9% dari jumlah total 67 jiwa masyarakat. Berdasarkan data ini, dapat diperkirakan bahwa 1 dari 6 narapidana yang berkaitan dengan ganja di Prancis sangat mungkin adalah masyarakat minoritas Muslim. Sejarah Singkat Larangan Ganja di Prancis Undang-undang Narkoba yang banyak menjerat masyarakat minoritas Muslim tidak mengejutkan, karena Prancis telah lama menghubungkan Muslim dengan ganja – khususnya resin ganja atau hashish. Ini berangkat dari tokoh bangsawan Prancis, Antoine-Isaac Silvestre de Sacy, yang mempopulerkan gagasan bahwa kata ‘assasin’ (pembunuh) berasal dari kata Arab ‘hashish’, dan berhubungan dengan sekte Muslim abad ke-11 yang dipimpin oleh Hassan-i Sabbah yang dianggap sebagai kelompok ‘pemakan hashish’ yang mematikan. Dalam catatan perjalanan Marco Polo yang ditulis sekitar tahun 1300, juga disebutkan bahwa sekte yang dipimpin oleh Hassan-i Sabbah yang dijuluki sebagai ‘Orang Tua dari Gunung’ menggunakan ‘ramuan memabukkan’ – yang dipercaya Sacy sebagai ganja, untuk mencuci otak orang di wilayah Persia untuk menjadi pengikutnya yang dibesarkan secara khusus untuk membunuh. Pada pertengahan abad ke-19, banyak pakar ilmiah dan ahli medis mengutip karya Sacy dalam penelitian mereka. Mereka percaya bahwa ilmu farmasi Barat bisa ‘menjinakkan’ ganja untuk digunakan oleh ahli medis untuk mengobati penyakit. Bahkan selama tahun 1840-an di Prancis, perkembangan ganja khususnya resin ‘hashish’ sangat pesat. Ini ditunjukkan juga dengan terbentuknya komunitas pengguna hashish di Prancis oleh kaum akademi dan intelektual bernama ‘Club des Hashischins’, salah satu anggotanya termasuk Alexandre Dumas, Victor Hugo, serta Dr. Jacques-Joseph Moreau. Namun penggunaan ganja resmi dilarang secara hukum negara pada tahun 1953. Hal ini sekaligus untuk mempromosikan tatanan kolonial Prancis di Afrika dengan menetapkan kode hukum yang terpisah dan tidak setara, dengan memisahkan pembatasan hak-hak sipil Muslim dan orang Afrika lainnya, dan juga kerja paksa. Akhirnya pandangan diskriminatif dan stigma terhadap penggunaan ganja yang berhubungan dengan masyarakat Muslim dan kriminalitas menyelinap ke dalam pembuatan kebijakan undang-undang narkotika Prancis. Walaupun pemerintahan Prancis tidak menggunakan penelitian berdasarkan stigma yang menyudutkan hubungan Muslim dengan ganja dalam membuat kebijakan UU Narkotika, tetapi jumlah masyarakat minoritas yang dipenjara karena terkait dengan penggunaan ganja menunjukkan bahwa diskriminasi berbau rasisme dan agama masih hidup dan eksis di Prancis. Hal ini juga ditunjukkan dalam kebijakan larangan ganja yang berlaku di Indonesia, yaitu diskriminasi terhadap budaya lokal. Larangan Ganja di Indonesia dan Diskriminasi Budaya Lokal Kebijakan larangan ganja di Indonesia, berdampak pada penuhnya penghuni penjara yang saat ini telah melampaui kapasitas normal (over-capacity).  Dilansir dari Katadata.id, laporan World Prison Brief (WPB) mencatat jumlah narapidana di Indonesia sudah mencapai sekitar 249 ribu orang pada 2020, sedangkan kapasitas penjara secara nasional hanya sekitar 132 ribu. Berdasarkan laporan direktorat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) hingga Agustus 2021, tercatat sebanyak 145.413 mayoritas narapidana di Indonesia berkaitan dengan kasus narkoba. Namun tidak ada sumber valid, berapa persentase jumlah pengguna ganja dari total mayoritas narapidana narkoba. Jika menganalisa dari hasil laporan BNN tahun 2019 yang menunjukkan sebanyak 63% dari 3,6 juta pengguna narkoba di Indonesia merupakan pengguna ganja; artinya ada sekitar 2,2 juta pengguna ganja di Indonesia dan mungkin jumlah ini juga mendominasi narapidana narkoba yang berkaitan dengan ganja. Perbandingan rasio narapidana kasus narkoba di Indonesia berbanding terbalik dengan AS dan Prancis. Di Indonesia, jumlah tahanan penjara di dominasi narapidana narkoba. Sedangkan di AS dan Prancis, narapidana narkoba ditemukan dalam 1 dari 5 orang tahanan. Tahanan penjara yang di dominasi oleh narapidana narkoba ini pun akhirnya menjadi tidak sehat; baik untuk hak atas mendapatkan kelayakan hidup di tengah jumlah tahanan yang melebihi kapasitas, atau justru menjadi tempat untuk memperluas jaringan pasar gelap. Diskriminasi Budaya Lokal Kebijakan larangan ganja di Indonesia juga dapat dinilai sebagai bentuk pelecehan dan penghinaan budaya lokal oleh negara lewat undang-undang narkotika yang berlaku saat ini. Hal ini dapat dilihat dari kasus pemusnahan ladang ganja di Aceh, di mana ganja merupakan tanaman masyarakat budaya Aceh yang telah ada sejak sebelum Indonesia … Baca Selengkapnya

Sharing is caring