Diskriminasi Ganja adalah Bukti Rezim Gagal Menjalankan Fungsi Negara

Baca Ganja – Pemanfaatan ganja di Indonesia seolah tidak akan pernah terjadi. Perjalanan panjang diskriminasi ganja pun akhirnya menyingkap bahwa rezim Jokowi sebagai regulator gagal menjalankan fungsi negara dengan baik. Berikut ini adalah penjelasan fungsi negara dan kaitannya dengan diskriminasi ganja.

Penjelasan Fungsi Negara

Menurut pakar ilmu politik, Prof. Miriam Budiardjo, setiap negara setidaknya memiliki 4 fungsi terlepas dari apapun bentuk ideologinya. Akan tetapi fungsi-fungsi itu dapat berkembang lebih luas seiring dengan tujuan yang akan dicapai oleh negara tersebut. Adapun ke-4 fungsi negara menurut Prof. Miriam Budiardjo adalah:

1. Fungsi keadilan – Ini menjadi hal penting yang wajib dilaksanakan oleh sebuah negara, yaitu untuk memberikan keadilan tanpa memihak atau membeda-bedakan satu sama lainnya.
2. Fungsi pertahanan – Pertahanan yang dimiliki oleh sebuah negara akan dapat membantu negara tersebut dalam menjaga dirinya dari kemungkinan adanya ancaman atau serangan yang berasal dari negara-negara lainnya.
3. Fungsi kemakmuran dan kesejahteraan – Salah satu fungsi negara yaitu untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu, negara melakukan berbagai macam upaya seperti pembangunan di segala bidang, serta berusaha untuk selalu mewujudkan stabilitas kondisi perekonomian.
4. Fungsi penertiban (Law and Order) -Fungsi ini penting terutama dalam mencegah pertikaian, bentrokan, dan penyebab tawuran yang mungkin muncul dalam masyarakat yang menjadi salah satu faktor penghambat proses tercapainya tujuan-tujuan negara. Jadi negara mempunyai kekuasaan untuk mengatur kehidupan bernegara, yaitu dengan menciptakan hukum dengan tujuan agar ketertiban warga negara bisa tercapai. Namun, penertiban yang dilakukan oleh negara wajib selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Jika kita mengaitkan diskriminasi ganja yang terjadi di Indonesia dengan pemahaman fungsi negara menurut Prof. Miriam Budiardjo, kita akan menemukan titik akhir yang menyingkap bahwasannya rezim Jokowi sebagai regulator gagal menjalankan fungsi negara dengan baik. Salah satu bukti yang terlihat adalah bungkamnya dan tidak adanya perhatian Presiden Jokowi terhadap diskriminasi ganja yang berujung pada ketidakadilan yang menimpa masyarakat Indonesia.

Penghapusan Diskriminasi Ganja sebagai Peluang untuk Menjalankan Fungsi Negara dengan Baik

Sebaliknya, jika rezim menghapus diskriminasi ganja dan membuat regulasi yang baik untuk pemanfaatan ganja, maka pemanfaatan ganja bisa menjadi peluang dan alat untuk menjalankan fungsi negara dengan baik. Berikut ini adalah penjelasan bagaimana pemanfaatan ganja dapat memenuhi ke-4 fungsi negara.

Fungsi keadilan – Penghapusan diskriminasi ganja berdampak besar terhadap keadilan dalam suatu negara. Telah banyak kasus yang terjadi di Indonesia dimana masyarakat sipil dijatuhkan hukum pidana hanya karena memanfaatkan ganja untuk mendorong kualitas hidupnya ataupun untuk membantu mengurangi rasa nyeri/sakit, tetapi sebaliknya justru disalahgunakan oleh oknum aparat untuk diperdagangkan di pasar gelap.

Fungsi pertahanan – Sebagai fungsi pertahanan, pemanfaatan ganja dapat meningkatkan fungsi pertahanan suatu negara. Selain dari sisi ekonomi yang secara tidak langsung mendorong kekuatan pertahanan, kita dapat melihat bagaimana sejarah mencatat bahwa serat ganja industri berperan penting dalam Perang Dunia II sehingga membawa kemenangan untuk Amerika Serikat — meskipun banyak faktor yang memenangkan AS dalam Perang Dunia II, namun pemanfaatan serat ganja industri merupakan bukti kemandirian AS untuk memproduksi alat-alat perang yang dibutuhkan seperti tali parasut.

Fungsi kemakmuran dan kesejahteraan – Pemanfaatan ganja dengan regulasi yang baik tentu akan membuka sektor dan bidang baru untuk suatu negara, sehingga akan mewujudkan stabilitas kondisi perekonomian.

Fungsi penertiban (Law and Order) – Jika kita mengaitkan penertiban (law and order) dengan diskriminasi ganja, maka kita akan melihat bahwa penertiban di Indonesia saat ini justru cenderung represif (menekan atau menindas), hingga akhirnya yang dirugikan  adalah masyarakat sendiri. Hal ini tentu jauh dari makna fungsi penertiban yang dijelaskan Prof. Miriam Budiardjo, yaitu penertiban dimaksudkan untuk mencegah pertikaian dan bentrokan antar masyarakat sipil. Selain itu, jika rezim bersikap dewasa dalam mengelola ganja, justru ganja dapat membantu mengurangi pertikaian atau bentrokan antar masyarakat sipil, yang artinya ganja dapat mengoptimalkan fungsi penertiban suatu negara.