Larangan Ganja Menciptakan Diskriminasi Kelompok dan Budaya

Baca Ganja – Kebijakan larangan ganja di negara dunia menciptakan berbagai bentuk diskriminasi secara historis, baik terhadap suatu kelompok dan budaya. Tepat di bulan Agustus 2022, Indonesia genap memasuki usia 77 tahun kemerdekaan. Namun apakah kita memahami betul makna kemerdekaan sebagai bangsa yang telah merdeka 77 tahun? Atau mungkin bentuk diskriminasi masih menyelinap lewat kebijakan yang diatur oleh negara? Dalam hal kebijakan larangan ganja, bentuk diskriminasi bukan hanya terjadi pada individu, tetapi juga terhadap kelompok dan budaya. Artikel ini akan mengurai diskriminasi yang tercipta akibat larangan ganja, baik di dunia dan Indonesia. Di Amerika Serikat, awal kebijakan larangan ganja dibalut dengan propaganda dan diskriminasi terhadap masyarakat keturunan Meksiko dan Afrika. Dokumentasi sejarah mencatat Senator Texas tahun 1927 mengucapkan kalimat diskriminatif, yaitu “All Mexicans are crazy, and this stuff (ganja) is what makes them crazy”. Artinya, “semua orang Meksiko gila, dan hal ini (ganja) yang membuat mereka menjadi gila”. Sedangkan di Prancis, kebijakan larangan ganja telah mendiskriminasi kelompok minoritas berdasarkan jumlah narapidana tahanan narkoba, meskipun pemerintah tidak secara langsung memberi stigma terhadap kelompok minoritas. Larangan Ganja di Prancis dan Diskriminasi Masyarakat Minoritas Dalam beberapa tahun terakhir, Prancis semakin dekat untuk legalisasi ganja yang telah dilarang sejak tahun 1971. Sinyal untuk mengakhiri larangan ganja ditandai dengan; munculnya ‘coffeeshop CBD’ sejak tahun 2018, meningkatnya dukungan publik terhadap legalisasi ganja, dan uji klinis ganja medis yang telah berlangsung. Masyarakat Prancis tercatat dalam laporan data statistik sebagai pengguna ganja terbanyak di Uni Eropa pada tahun 2020, namun hukuman kebijakan larangan ganja banyak dijatuhkan kepada masyarakat minoritas Muslimnya. Berdasarkan sumber dari Kementerian Kehakiman Prancis (French Ministry of Justice), sekitar seperlima (1:5) orang tahanan Prancis saat ini adalah narapidana narkoba – sebanding dengan rasio jumlah narapidana narkoba di Amerika Serikat. Dan sebuah studi ilmiah tahun 2018 yang ditugaskan oleh Majelis Nasional Prancis menemukan dari 117.421 penangkapan kasus narkoba pada 2010, sebanyak 86% berkaitan dengan ganja. Studi yang sama melaporkan bahwa setiap tahun jumlah orang yang ditangkap karena ‘penggunaan sederhana’ ganja di Prancis meningkat sepuluh kali lipat antara tahun 2000 hingga 2015; dari jumlah sebanyak 14.501 menjadi 139.683. Hasil investigasi jurnalis The Guardian, Christopher de Bellaigue pada tahun 2016 mengungkapkan, bahwa sekitar 60%-70% populasi penjara Prancis dihuni oleh masyarakat minoritas Muslim-Arab. Padahal seperti yang dilansir dari Wikipedia, data CIA menunjukkan estimasi total populasi masyarakat Muslim Prancis pada tahun 2015 adalah 7%-9% dari jumlah total 67 jiwa masyarakat. Berdasarkan data ini, dapat diperkirakan bahwa 1 dari 6 narapidana yang berkaitan dengan ganja di Prancis sangat mungkin adalah masyarakat minoritas Muslim. Sejarah Singkat Larangan Ganja di Prancis Undang-undang Narkoba yang banyak menjerat masyarakat minoritas Muslim tidak mengejutkan, karena Prancis telah lama menghubungkan Muslim dengan ganja – khususnya resin ganja atau hashish. Ini berangkat dari tokoh bangsawan Prancis, Antoine-Isaac Silvestre de Sacy, yang mempopulerkan gagasan bahwa kata ‘assasin’ (pembunuh) berasal dari kata Arab ‘hashish’, dan berhubungan dengan sekte Muslim abad ke-11 yang dipimpin oleh Hassan-i Sabbah yang dianggap sebagai kelompok ‘pemakan hashish’ yang mematikan. Dalam catatan perjalanan Marco Polo yang ditulis sekitar tahun 1300, juga disebutkan bahwa sekte yang dipimpin oleh Hassan-i Sabbah yang dijuluki sebagai ‘Orang Tua dari Gunung’ menggunakan ‘ramuan memabukkan’ – yang dipercaya Sacy sebagai ganja, untuk mencuci otak orang di wilayah Persia untuk menjadi pengikutnya yang dibesarkan secara khusus untuk membunuh. Pada pertengahan abad ke-19, banyak pakar ilmiah dan ahli medis mengutip karya Sacy dalam penelitian mereka. Mereka percaya bahwa ilmu farmasi Barat bisa ‘menjinakkan’ ganja untuk digunakan oleh ahli medis untuk mengobati penyakit. Bahkan selama tahun 1840-an di Prancis, perkembangan ganja khususnya resin ‘hashish’ sangat pesat. Ini ditunjukkan juga dengan terbentuknya komunitas pengguna hashish di Prancis oleh kaum akademi dan intelektual bernama ‘Club des Hashischins’, salah satu anggotanya termasuk Alexandre Dumas, Victor Hugo, serta Dr. Jacques-Joseph Moreau. Namun penggunaan ganja resmi dilarang secara hukum negara pada tahun 1953. Hal ini sekaligus untuk mempromosikan tatanan kolonial Prancis di Afrika dengan menetapkan kode hukum yang terpisah dan tidak setara, dengan memisahkan pembatasan hak-hak sipil Muslim dan orang Afrika lainnya, dan juga kerja paksa. Akhirnya pandangan diskriminatif dan stigma terhadap penggunaan ganja yang berhubungan dengan masyarakat Muslim dan kriminalitas menyelinap ke dalam pembuatan kebijakan undang-undang narkotika Prancis. Walaupun pemerintahan Prancis tidak menggunakan penelitian berdasarkan stigma yang menyudutkan hubungan Muslim dengan ganja dalam membuat kebijakan UU Narkotika, tetapi jumlah masyarakat minoritas yang dipenjara karena terkait dengan penggunaan ganja menunjukkan bahwa diskriminasi berbau rasisme dan agama masih hidup dan eksis di Prancis. Hal ini juga ditunjukkan dalam kebijakan larangan ganja yang berlaku di Indonesia, yaitu diskriminasi terhadap budaya lokal. Larangan Ganja di Indonesia dan Diskriminasi Budaya Lokal Kebijakan larangan ganja di Indonesia, berdampak pada penuhnya penghuni penjara yang saat ini telah melampaui kapasitas normal (over-capacity).  Dilansir dari Katadata.id, laporan World Prison Brief (WPB) mencatat jumlah narapidana di Indonesia sudah mencapai sekitar 249 ribu orang pada 2020, sedangkan kapasitas penjara secara nasional hanya sekitar 132 ribu. Berdasarkan laporan direktorat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) hingga Agustus 2021, tercatat sebanyak 145.413 mayoritas narapidana di Indonesia berkaitan dengan kasus narkoba. Namun tidak ada sumber valid, berapa persentase jumlah pengguna ganja dari total mayoritas narapidana narkoba. Jika menganalisa dari hasil laporan BNN tahun 2019 yang menunjukkan sebanyak 63% dari 3,6 juta pengguna narkoba di Indonesia merupakan pengguna ganja; artinya ada sekitar 2,2 juta pengguna ganja di Indonesia dan mungkin jumlah ini juga mendominasi narapidana narkoba yang berkaitan dengan ganja. Perbandingan rasio narapidana kasus narkoba di Indonesia berbanding terbalik dengan AS dan Prancis. Di Indonesia, jumlah tahanan penjara di dominasi narapidana narkoba. Sedangkan di AS dan Prancis, narapidana narkoba ditemukan dalam 1 dari 5 orang tahanan. Tahanan penjara yang di dominasi oleh narapidana narkoba ini pun akhirnya menjadi tidak sehat; baik untuk hak atas mendapatkan kelayakan hidup di tengah jumlah tahanan yang melebihi kapasitas, atau justru menjadi tempat untuk memperluas jaringan pasar gelap. Diskriminasi Budaya Lokal Kebijakan larangan ganja di Indonesia juga dapat dinilai sebagai bentuk pelecehan dan penghinaan budaya lokal oleh negara lewat undang-undang narkotika yang berlaku saat ini. Hal ini dapat dilihat dari kasus pemusnahan ladang ganja di Aceh, di mana ganja merupakan tanaman masyarakat budaya Aceh yang telah ada sejak sebelum Indonesia … Baca Selengkapnya

Agenda PBB Tahun 2030: ‘Leave No One Behind’

Baca Ganja – Saat ini perhatian dunia bukan lagi terhadap konsep pertumbuhan ekonomi (growth), ini di lihat dari Agenda PBB tahun 2030 yang memusatkan perhatian terhadap keseimbangan dan kesetaraan hidup. Agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun 2030 adalah untuk memastikan ‘tidak ada seorang pun yang tertinggal’ (Leave No One Behind) dengan upaya untuk menemukan dan menggapai yang tersingkirkan terlebih dahulu. Ini artinya, perhatian dunia saat ini adalah mengambil tindakan eksplisit untuk mengakhiri diskriminasi dan ketidaksetaraan ekstrim. Perhatian dunia bukan lagi terhadap konsep pertumbuhan ekonomi (growth), melainkan konsep degrowth; untuk memperlambat aktivitas ekonomi agar kerugian yang dialami manusia dan alam dapat diminimalisir sehingga mengembalikan keseimbangan. Upaya ini untuk mendukung ekonomi yang berkelanjutan agar selaras dengan paradigma pertumbuhan ekonomi yang lebih rasional, dan pertumbuhan yang seimbang sehubungan dengan Sumber Daya Alam (SDA). Akan tetapi kebijakan atau regulasi yang berlaku di Indonesia tidak terbentuk untuk mengakhiri diskriminasi dan ketidaksetaraan, melainkan cenderung membatasi yang berujung diskriminasi serta eksploitasi terhadap sumber daya manusia dan alam. Kebijakan yang bersifat paternalistik (pembatasan kebebasan) yang jauh dari paradigma pertumbuhan yang seimbang sesuai dengan Agenda PBB tahun 2030. Tidak terlalu sulit untuk mengenal dan memahami tentang keseimbangan, bahkan kita dapat mempelajari keseimbangan lewat sistem tubuh biologis dan visi etis agama. Tetapi memang kebijakan paternalistik yang membatasi kebebasan telah berlangsung lama di Indonesia, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka dan dijajah ketika Kepulauan Nusantara masih berbentuk kerajaan-kerajaan kuno. Ini yang menyebabkan hingga sekarang masyarakat Indonesia masih reseptif atau ikhlas menerima kebijakan yang paternalistik, sekalipun kebijakan itu melecehkan seseorang yang memiliki akal pikiran. Hanya dengan mengaktifkan dan merawat akal pikiran seseorang lewat edukasi dan literasi, masyarakat Indonesia dapat terlepas dari belenggu kebodohan akibat kebijakan paternalistik yang membatasi seseorang untuk tumbuh menuju hidup yang lebih mulia; yaitu menjunjung kesetaraan terhadap sesama manusia tanpa adanya diskriminasi dan eksploitasi. – Agenda PBB Tahun 2030: ‘Leave No One Behind’

Legalisasi Ganja Membutuhkan Gerakan dan Dukungan Sosial

Baca Ganja –  Isu legalisasi ganja kembali mencuat dan menjadi wacana yang mencuri perhatian pemerintah. Tetapi apakah ada kepastian bahwa isu ini tidak berhenti hanya menjadi sebuah wacana? Aksi demo orangtua bernama Ibu Santi, yang anaknya mengidap Cerebral Palsy pada tanggal 26 Juni 2022, bertepatan diperingati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Jakarta, telah mencuri perhatian pemerintah dan akhirnya DPR RI memutuskan untuk membuka Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 28 Juni 2022. Kemudian pada tanggal 29 Juni 2022, Kemenkes menyatakan akan menerbitkan regulasi akses penelitian ganja untuk kebutuhan medis di Indonesia. Namun sampai sejauh ini, BNN (Badan Narkotika Nasional) tetap meragukan kajian pemanfaatan ganja untuk kebutuhan medis. Alasan yang digunakan tetap sama seperti pernyataan BNN di tahun 2020, yang menyatakan bahwa tanaman ganja di Indonesia berbeda dengan yang ada di Thailand, maupun negara-negara lain yang melegalkan ganja; karena kadar senyawa psikoaktif THC yang tinggi. Padahal solusinya adalah tinggal melakukan import ganja dengan kadar THC rendah dari negara lain dan lakukan uji coba di Indonesia, karena tercatat Indonesia pernah melakukan impor-eskpor ganja. Legalisasi Ganja Hanya Bergantung pada Waktu Legalisasi ganja di Indonesia seolah hanya bergantung pada sang waktu. Kasus Fidelis Arie di tahun 2017 terkait penggunaan ganja yang terbukti ampuh menyembuhkan penyakit alm. Istrinya, seharusnya dapat mengawali untuk memulai riset waktu itu. Tetapi hingga saat ini, riset tak kunjung dilakukan dan akhirnya negara lagi-lagi tidak dapat menyelamatkan warga negaranya bernama Musa, yang ibunya tengah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi agar anaknya yang menderita Cerebral Palsy bisa mendapatkan akses pengobatan ganja. Legalisasi ganja nyatanya memang hanya bergantung pada waktu. Bahkan narasi dalam dunia legalisasi ganja terlalu dangkal. ‘Kawal sampai legal’ dianggap sebagai motto untuk membangkitkan semangat perjuangan, seolah-olah fungsi warga negara hanya bisa ‘mengkawal’ dan tidak dapat bertindak untuk membantu orang yang membutuhkan pengobatan ganja. Waktu yang dihabiskan untuk ‘mengkawal’ legalisasi ganja akhirnya pun tidak dapat menggantikan harapan orangtua agar anaknya sembuh dari penyakit dan mendapatkan akses pengobatan ganja. ‘Waktu’ yang dimaksud adalah menunggu hasil Keputusan Kebijakan lewat proses politik terkait ganja medis. Mengamati keadaan politik saat ini, terutama menjelang Pencalonan Presiden 2024, akan sangat sulit legalisasi ganja dan harapan orangtua yang anaknya menderita Cerebal Palsy di dengarkan; karena partai-partai sibuk dengan catur politiknya. Meskipun begitu, di lain sisi isu ini juga dapat menjadi kendaraan politik partai yang membutuhkan suara. Tetapi untuk memastikan legalisasi ganja berjalan dengan baik, membutuhkan politik yang mendistribusikan keadlian dengan baik juga. Agar mengejar ‘waktu’ untuk mempercepat akses mendapatkan pengobatan ganja, di mana harapan orangtua bergantung padanya, maka suara legalisasi ganja membutuhkan sesuatu lebih dari sekedar meng-‘kawal sampai legal’. Gerakan dan Dukungan Sosial Awal mula bacaganja dibuat pada tahun 2020 adalah agar setiap orang dapat bebas mengakses literasi dan hasil riset ilmiah tentang ganja. Karena hanya dengan edukasi, kita mampu memahami secara objektif suatu pokok permasalahan, termasuk dalam ganja. Tetapi edukasi bukanlah sesuatu yang privileged (istimewa), karena setiap orang berhak untuk mendapatkan edukasi sebagai alat untuk membantu menentukan dan memilih kebaikan dalam hidupnya yang di bimbing oleh visi etis agama. Jika menginginkan ganja medis dapat langsung dirasakan orang-orang yang membutuhkan sehingga mereka memiliki pengalaman nyata terhadap ganja, maka edukasi tidaklah cukup membantu. Fungsi edukasi adalah untuk mengakses sumber pengetahuan, tetapi manusia yang akhirnya menentukan. Maka untuk merealisasikannya membutuhkan gerakan manusia dan dukungan sosial yang nyata. Pada tanggal 9 Juni, di bulan yang sama saat aksi demo Ibu Santi, Thailand telah melegalkan ganja secara penuh dan membebaskan masyarakatnya menanam ganja tanpa batasan. Tapi sebelumnya Thailand telah melegalkan ganja secara medis sejak akhir bulan Desember tahun 2018. Melihat regulasi ganja yang progresif di Thailand, maka kesempatan untuk membantu orang yang membutuhkan pengobatan ganja semakin dekat. Inisiasi ini sekaligus menjadi gerakan awal untuk menyadarkan pemerintah agar memberi perhatian terhadap legalisasi ganja. Kita mungkin dapat menunggu bergantung pada waktu, tetapi apakah itu lebih berarti besar daripada harapan orangtua atau orang yang membutuhkan pengobatan ganja yang berjuang untuk hidup yang lebih sehat dan wajar? Dan ketika waktu legalisasi ganja telah tiba, masing-masing kita meneriakkan dan merayakannya dengan kepuasan melebihi harapan orangtua yang seumur hidupnya dibalut dalam kecemasan.

Hukum Ganja di Thailand dan Indonesia, Mengapa Berbeda?

Baca Ganja – Membandingkan hukum ganja di negeri Gajah Putih dengan Indonesia dan faktor yang menjadi penyebab terbentuknya keadaan hukum saat ini. Bentuk dukungan pemerintahan Thailand terhadap pemanfaatan ganja medis ditunjukkan dengan merubah hukum yang sebelumnya melarang menjadi membebaskan warganya untuk membudidayakan tanaman ganja dengan jumlah yang tidak dibatasi untuk kebutuhan medis. Simbolisasi dukungan ini dilakukan pemerintah Thailand dengan membagikan satu juta benih bibit ganja kepada masyarakat. Kebijakan ini akan berlaku secara de facto atau sah pada tanggal 9 Juni mendatang, seperti yang dilansir Forbes (23/5). Namun sebelum warga merayakan pembebasan budidaya ganja, seorang warga ditahan oleh empat oknum polisi karena menanam satu pohon ganja. Dilansir dari VICE.com (2/6), seorang warga Thailand berusia 56 tahun didatangi oleh oknum polisi berpakaian preman di rumahnya yang terletak di provinsi Chonburi. Pada awalnya oknum polisi mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki kasus sepeda motor yang hilang, tapi akhirnya menangkapnya setelah melihat satu pot tanaman ganja di kamar tidurnya. Penangkapan tersebut mendapat kritikan keras dari publik setelah kasusnya diberitakan oleh media setempat. Akhirnya empat oknum polisi tersebut diberi sanksi; dipindahkan ke ‘pos tidak aktif’ (inactive post). Melihat dukungan publik terhadap budidaya ganja yang mengkritik keras penangkapan tersebut yang akhirnya oknum polisi diberi sanksi, ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah Thailand atas budidaya ganja medis. Penyebab Hukum Ganja di Thailand dan Indonesia Berbeda Kebijakan dan hukum dalam suatu negara tidak terlepas dari keadaan politiknya. Awal legalisasi ganja di Thailand di dukung secara politik oleh partai di dalam parlemen pemerintahan. Ganja ditempatkan sesuai tempatnya, yaitu sebagai tanaman yang digunakan dalam budaya masyarakat. Secara tradisional ganja telah digunakan secara luas sebagai bumbu masak, pengobatan dan pijat tradisional, serta rekreasional. Berbeda dengan di Indonesia, meskipun beberapa budaya masyarakat secara tradisional menggunakan ganja di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi negara justru hadir untuk memusnahkan budaya masyarakat tersebut yang seharusnya negara merawat budaya tersebut sebagai bentuk tanggung jawab; seperti memusnahkan tanaman ganja di Aceh yang merupakan budaya tradisional. Ketika negara gagal merawat suatu budaya masyarakat, artinya negara telah menghianati dan menghina budaya masyarakat yang telah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka sebagai negara. Bentuk penghianatan dan penghinaan negara terhadap budaya masyarakat merupakan perselingkuhan di dalam politik, di mana politik di fungsikan sebagai alat transaksional dan bukan untuk mendistribusikan keadilan; termasuk keadilan untuk merawat budaya tradisional masyarakat. Selain di Aceh, budaya penggunaan ganja juga tercatat dalam pengobatan tradisional Bali dan Maluku. Namun selama politik di Indonesia di fungsikan hanya untuk alat bertransaksi kepentingan dengan kebutuhan, maka kebijakan dan hukum terkait dengan ganja juga akan hanya difungsikan sebagai alat transaksi; sebagaimana kebijakan dan hukum dalam suatu negara tidak terlepas dari keadaan politiknya.

Equilibrium: Mengenal Keseimbangan lewat Pengetahuan dan Visi Etis Agama

Baca Ganja – Mengapa equilibrium atau keadaan seimbang sangat penting dalam kehidupan? Mulai dari sistem tubuh manusia hingga visi etis agama mengajarkan tentang keseimbangan. Keseimbangan umumnya diartikan sebagai keadaan di mana aksi yang saling berlawanan memiliki kekuatan yang sama. Dalam kosa kata Bahasa Inggris, arti dari keseimbangan memiliki lebih dari satu kata; seperti balance dan equilibrium. Meskipun memiliki arti yang sama, perbedaan subtil antara balance dan equilibrium adalah, equilibrium merupakan keadaan seimbang berdasarkan sistem metodologis, sehingga kata ini banyak digunakan dalam bidang ilmu akademi. Berangkat dari ilmu pengetahuan, artikel ini mencoba untuk mengurai arti dari keseimbangan sekaligus untuk mempertemukan ilmu pengetahuan dan visi etis agama — yang hingga saat ini banyak orang masih menganggap ilmu pengetahuan dan agama tidak dapat dipertemukan. Keseimbangan dalam Tubuh: Sistem Endocannabinoid dan Apoptosis Sel Tubuh manusia memiliki cara kerja untuk menstabilkan kondisi tubuh, dan sistem biologis yang meregulasi kondisi ini disebut sistem endocannabinoid. Sistem endocannabinoid berperan sebagai homeostatis untuk menjaga kondisi konstan tubuh agar befungsi dengan normal dan seimbang; contohnya tubuh akan mengeluarkan keringat untuk mendinginkan dan menstabilkan suhu tubuh setelah berolahraga. Suhu tubuh manusia diatur oleh bagian otak yang disebut hipotalamus; yang mengatur respon tubuh untuk berkeringat ketika suhu tubuh panas untuk menurunkan suhu tubuh, dan sebaliknya yang mengatur respon tubuh untuk menggigil ketika suhu tubuh menjadi dingin agar meningkatkan suhu tubuh. Sama halnya dengan sel di dalam tubuh kita. Tubuh manusia mengandung sekitar 30 triliun sel dan mereka memiliki cara kerja untuk menstabilkan kondisi tubuh lewat proses apoptosis. Apoptosis adalah proses di mana suatu sel mematikan dirinya sendiri secara terprogram karena telah terlalu lama berada dalam tubuh. Setiap sel normal akan melewati proses apoptosis, dan sel yang tidak melewati proses apoptosis dapat berujung menjadi kanker; artinya jika ada 1 dari 30 triliunan sel yang tidak ber-apoptosis maka sel itu akan menjadi kanker atau tumor. Proses apoptosis ini juga diatur oleh sistem endocannabinoid dalam tubuh, yang merupakan sistem penghasil senyawa yang mirip dengan senyawa ganja. Dalam riset ilmiah penggunaan ganja untuk penyakit leukemia (kanker darah) menunjukkan bahwa cannabinoid yang merupakan senyawa ganja dapat mempengaruhi sel leukemia untuk melakukan apoptosis lewat modulasi cannabinoid dengan sistem endocannabinoid; artinya senyawa ganja mengembalikan kemampuan sel yang telah menjadi kanker atau tumor untuk mematikan dirinya. Tubuh manusia juga dapat menghasilkan senyawa yang mirip dengan ganja, disebut sebagai Anandamide dan 2-AG. Senyawa Anandamide berperan dalam meregulasi pola makan, pola tidur, serta mempengaruhi ‘kebahagiaan’ (pleasure) individu, sebagaimana nama Anandamide berasal dari bahasa Sansekerta, ‘Ananda’ yang artinya ‘kebahagiaan’. Untuk menghasilkan senyawa Anandamide, tubuh memerlukan konsumsi omega-3 dan omega-6 yang cukup. Equilibrium dalam Visi Etis Agama: Kehendak Bebas dan Tanggung Jawab Sosial Setiap agama yang lahir di dunia memiliki visi etis yang mengajarkan dan mengkehendaki manusia untuk memiliki keseimbangan. Keseimbangan ini yang menjadi dasar filosofi yang merupakan bagian kecil dari seluruh agama. Keseimbangan ini juga untuk menggambarkan keadaan Wujud Sempurna (Perfect Being) di dalam dunia agar kehidupan berjalan harmonis, ini mengapa Wujud Sempurna selalu dihubungkan dengan keadilan yang sempurna atau Maha Adil. Wujud Sempurna bersifat transenden yang abstrak, sehingga untuk menemukanNya memerlukan pemahaman yang jernih. Dalam ilmu Geometri, Wujud Sempurna dapat digambarkan dalam bentuk segitiga sama kaki yang memiliki simetris yang sama (seimbang), atau dalam bentuk lingkaran di mana titik pusat lingkaran memiliki jarak yang sama dengan garis lingkaran. Dalam visi etis agama, Wujud Sempurna langsung dihubungkan dengan kehidupan sosial masyarakat yang memiliki keterbatasan dan ketidaksempurnaan. Visi etis ini bertujuan untuk mengharmoniskan kehidupan sosial yang merupakan kesatuan dari bentuk wujud sempurna, yang di dalamnya terdapat keseimbangan sebagai penunjuk ‘jalan lurus’ ke arah harmoni sosial agar menghindari perilaku ekstremis. Sebagaimana setiap agama mengkehendaki kebebasan individu, maka untuk menghindari perilaku ekstremis; baik maupun buruk, keseimbangan dalam visi etis agama juga mengkehendaki manusia untuk memiliki tanggung jawab sosial untuk mendistribusikan keadilan. Namun nyatanya visi etis agama ini tidak ditempatkan pada posisi tertingginya, bahkan politik mengkambinghitamkan atau memperalat agama hanya untuk kepentingan yang jauh dari visi etis agama. Pemahaman mengenai keseimbangan dalam ilmu pengetahuan; bagaimana tubuh manusia bekerja menyeimbangkan dirinya sendiri, dan visi etis agama; yang mengkehendaki manusia untuk memiliki keseimbangan antara kehendak bebas dan tanggung jawab sosial, dapat menjadi dasar pemahaman tentang keseimbangan yang lebih luas dan diterapkan dalam kehidupan.

Hari Bumi Sedunia

Baca Ganja – Sejarah dan catatan terbentuknya gagasan hari bumi sedunia yang diperingati setiap tahun pada tanggal 22 April. Hari bumi sedunia pertama kali digagas oleh Senator AS, Gaylord Nelson pada tanggal 22 April 1970. Ide ini berangkat dari keresahan masyarakat Amerika terhadap krisis lingkungan besar-besaran akibat tumpahan minyak di California pada tahun 1969. Namun seringkali disebut bahwa sebab awal kesadaran terhadap krisis lingkungan muncul karena sebuah buku berjudul Silent Spring yang ditulis oleh Rachel Carson pada tahun 1962. Buku ini menyoroti bahaya dan dampak penggunaan pestisida di pedesaan Amerika saat itu, bahkan mengakibatkan kesunyian di musim semi karena tidak adanya kicauan burung yang punah akibat tertelan racun pestisida kimia lewat tanaman yang dimakan. Biosfer Bumi Seluruh aktivitas dan antarhubungan semua makhluk hidup; manusia, hewan, dan tumbuhan, berlangsung dalam satu ruang biosfer bumi. Biosfer adalah ruang dalam bumi yang terdiri dari unsur tanah (bebatuan), air, dan udara. Unsur-unsur dalam biosfer bumi ini juga yang menjadi komponen senyawa utama pembentuk material kehidupan. Dalam teologi diajarkan bahwa seluruh kehidupan makhluk hidup berasal dari debu, partikel kecil yang membentuk tanah. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan ditunjukkan bahwa lebih dari 50% tubuh manusia mengandung air, termasuk darah manusia yang mengandung 90% air dan sisanya adalah plasma darah. Bumi merawat seluruh isi kehidupan di dalamnya dengan menyediakan tanah, air, dan udara, yang juga sebagai pembentuk material kehidupan. Adalah tugas manusia sebagai makhluk yang berakal untuk memelihara tanah, air, dan udara agar tetap sehat bagi seluruh kehidupan makhluk hidup. Ini dapat dilakukan dengan mengembalikan kualitas vital tanah dan mengurangi penggunaan plastik. Akan tetapi faktanya selalu ada kesulitan dalam mengatasi masalah lingkungan karena benturan prinsip dasar ekonomi dan ekologi. Perbedaan mendasar antara ekonomi dan ekologi terhadap pendekatannya dengan alam adalah, ekonomi berdasarkan nilai hak sedangkan ekologi berdasarkan nilai kepedulian (ethics of care). Nilai Kepedulian (Ethics of Care) Bukti Ibu Bumi merawat seluruh makhluk hidup di dalamnya adalah dengan surplus yang disediakan oleh alam. Karena alam berlebih maka makhluk hidup dapat melangsungkan kehidupannya. Namun surplus yang diberikan oleh alam justru di eksploitasi oleh manusia karena menganggap manusia berhak menguasai bumi. Ini juga diakibatkan aspek teologis yang antroposentris, yang menilai bahwa manusia adalah pusat dari semuanya. Begitu juga dengan prinsip dasar ekonomi terhadap alam yang berdasarkan hak, sehingga membenarkan eksploitasi atas alam demi memenuhi permintaan dan penawaran (supply and demand). Dalam prinsip ekologis, alam digambarkan sebagai penyedia sumber kehidupan di mana seluruh makhluk hidup saling berinteraksi di dalamnya untuk melangsungkan kehidupan. Selain merawat, alam juga menyembuhkan kehidupan seisi bumi. Seperti bunyi pepatah latin kuno ‘medicus curat, natura sanat’ yang artinya ‘the psychian cures while nature heals’ atau ‘seorang dokter mengobati tetapi alam menyembuhkan’. Pepatah latin kuno tersebut menyiratkan bahwa alam menunjukkan kepeduliannya terhadap kehidupan seisi bumi dengan merawat dan menyembuhkan; salah satunya melalui tanaman yang tumbuh dari tanah sebagai material pembentuk kehidupan. Sudah saatnya kita memahami nilai kepedulian sebagai dasar pendekatan terhadap alam sebagaimana alam merawat seluruh kehidupan dengan ethics of care.

Menyumpal Kritik dengan Hukum Pidana

Baca Ganja – Menyumpal kritik dengan hukum pidana, meskipun kritik itu berangkat dari data dan fakta. Seperti bangkai yang terselubung mengeluarkan aroma. Rezim pemerintahan yang anti-kritik cenderung bersifat otoriter, membawa kapal besar yang dinamakan Indonesia berlabuh menuju republik tirani. Membuat kebijakan publik dengan sewenang-wenang, kemudian dampaknya tercatat dalam data sebagai fakta yang di sampaikan lewat kata. Aktivis HAM, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ditetapkan sebagai tersangka dan akan dipanggil pihak kepolisian pada hari Senin, 21 Maret 2022 untuk pemeriksaan. Kasus ini berawal dari tidak terimanya Luhut Binsar Pandjaitan dikatakan terlibat bisnis tambang di Papua dalam channel Youtube Haris Azhar. Haris Azhar mengaku bahwa apa yang disampaikan dalam channel Youtube miliknya itu berdasarkan kumpulan data dan fakta autentik. Karena enggan dikritik akhirnya mereka disumpal dengan hukum pidana. Padahal pidana diberikan sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, dan pidana artinya bagian dari kejahatan itu sendiri. Apabila hanya karena mengkritik yang di ucapkan lewat mulut secara verbal berdasarkan data dan fakta, kemudian seseorang harus dipidana, maka itulah sebenarnya tindak kejahatan nyata. Mengkritik artinya untuk mengurai. Manusia dilengkapi dengan akal pikiran untuk mengurai dan mengolah informasi atau konsep untuk menghasilkan konsep-konsep baru. Kemampuan manusia mengurai konsep dan informasi menandakan esensi dasar manusia yang berasal dari tanah, yang mana tanah memiliki sifat mengurai. Dalam sebuah ide republik yang menganut sistem demokrasi, kritik diperlukan sebagai ruang untuk berargumentasi dalam upaya menemukan argumen yang lebih baik dan konseptual. Namun kenyataannya saat ini kritik disumpal dengan hukum pidana, serta pengetahuan dan pemahaman konseptual tentang ide republik lebih banyak diucapkan dalam retorika nasionalisme. Apabila rezim terus menyumpal kritik dengan hukum pidana dan masyarakat tidak saling merangkul untuk memperjuangkan hak kebebasan dasar ini dalam statusnya sebagai warga negara, maka kapal besar yang dinamakan Indonesia akan semakin jauh dengan makna demokrasi, sehingga meningkatkan eksploitasi manusia terhadap manusia yang berujung pada eksploitasi manusia terhadap alam.

Sharing is caring